BERANDA


ALUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Install MOBILE Play Store version, dan cari telusuri aplikasi menggunakan kata kunci “PPID UNS


MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 728/UN27/HK/2017 [unduh salinan]


LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE UNTUK UNIVERSITAS SEBELAS MARET


Persyaratan Pelayanan

  1. Pemohon dapat melakukan permintaan informasi publik secara online atau datang langsung ke Bagian Umum universitas.
  2. Pemohon mempersiapkan data identitas diri yang valid, berupa: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), berupa image file formats *.jpeg, *.jpg, *.png yang di upload sebagai lampiran untuk pemohon online, dan fotocopy sebagai lampiran pemohon yang datang langsung, b. nomor telepon, dan c. email.

Mekanisme Pemohon

  1. Melakukan isian permintaan informasi publik secara online, atau
  2. Datang langsung ke Bagian Umum universitas, dan mengisi form yang telah dipersiapkan

Mekanisme Penerima permohonan (Bagian Umum universitas)

  1. Melakukan pengecekan rutin untuk pemohon online.
  2. Mengunduh form di alamat https://ppid.uns.ac.id/permintaan-informasi-publik. Kemudian mempersiapkannya, untuk diisi langsung oleh pemohon informasi publik.
  3. Melakukan verifikasi: a. isi permintaan informasi publik, b. kesesuaian nama, NIK dan KTP yang dilampirkan, baik yang masuk secara online atau datang langsung. Hasil verifikasi tersebut kemudian diteruskan ke PPID untuk proses validasi.

Mekanisme PPID (Humas universitas)

  1. Melakukan validasi terhadap permintaan informasi publik, “baik terkabulkan atau tidak terkabulkan” dengan terlebih dahulu memperhatikan isi permintaan informasi publik tersebut (termasuk kategori yang dikecualikan atau tidak).
  2. Memberikan jawaban kepada pemohon online melalui administrator, c. Apabila data yang diperlukan berada pada penguasaan unit kerja, maka PPID akan meneruskan permohonan kepada unit kerja c.q. Kepala Subbagian Rensi sekaligus menjawab permintaan.

Mekanisme Administrator (Bagian Data dan Informasi)

  1. Mempersiapkan form permintaan informasi publik dan mengunggah secara online.
  2. Menyampaikan jawaban atas permintaan informasi publik secara online dengan memperhatikan disposisi yang telah terverifikasi dan tervalidasi.

Mekanisme Unit kerja

  1. Mempersiapkan kelengkapan data dan informasi kepada pemohon yang datang langsung, sesuai dengan isi disposisi yang telah tervalidasi oleh PPID.
  2. Menjawab pemohon atas permintaan informasi publik yang datang langsung.

Mekanisme Waktu Pelayanan

  1. Pemohon informasi publik Universitas Sebelas Maret dapat mengisi form setiap saat secara online atau datang secara langsung pada jam kerja.
  2. Proses permintaan sampai dengan balasan untuk informasi publik terkait, akan disampaikan melalui email pemohon, atau untuk pemohon yang datang langsung akan diberikan oleh unit kerja.
  3. Penyelesaian layanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak pemohon telah menyampaikan permintaan informasi publik. PPID UNS akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  4. Proses permintaan sampai dengan balasan untuk informasi publik terkait, akan disampaikan melalui email pemohon, atau untuk pemohon yang datang langsung akan diberikan oleh unit kerja.
  5. Tidak dipungut biaya, kecuali pemohon meminta salinan dalam jumlah tertentu, maka mengganti biaya fotocopy.

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

  1. Email: ppid@mail.uns.ac.id
  2. Telpon 0271 646994 ext. 335, 466
  3. https://www.lapor.go.id/

Informasi yang dapat diakses secara publik berdasarkan Pasal 17, UU No.14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

  1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau;
  4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali;
  6. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

  1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang wajib tersedia

  1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  6. Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17, UU No.14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

  1. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
  2. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Informasi yang dapat mengungkapan kekayaan alam Indonesia;
  5. Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri Indonesia;
  7. Informasi yang dapat mengungkapan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  8. Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi;
  9. Informasi berupa memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  10. Informasi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.