PROFIL

Latar Belakang

Universitas Sebelas Maret berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi publik dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana ketentuan Kemenristekdikti sebagai PTN BLU, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama ditunjuk sebagai Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

UNS menyediakan layanan berbasis daring untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan. Layanan berbasis daring dapat diakses melalui website resmi, media sosial, dan media resmi lainnya (twitter, facebook, youtube, linkedin, dan G+). Sedangkan untuk informasi data yang tidak dipublikasikan/ diunggah melalui website, masyarakat dapat mengirimkan permintaan informasi publik melalui portal yang tersedia, ataupun dengan cara lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Fungsi

  1. Menghimpun informasi publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
  2. Menyampaikan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
  3. Melaksanakan uji informasi publik untuk masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  4. Menyediakan dan pemberian layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
  5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi.

Visi

Menjadi penyedia layanan informasi Universitas Sebelas Maret yang cepat, akurat dan transparan.

Misi

  1. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik yang cepat, akurat dan transparan di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
  2. Meningkatkan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
  3. Menghimpun dokumentasi informasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Dasar Hukum Pelayanan Publik

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [unduh salinan]
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. [unduh salinan]
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. [unduh salinan]
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [unduh salinan]
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [unduh salinan]
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [unduh salinan]
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [unduh salinan]
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.  [unduh salinan]
  9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. [unduh salinan]
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. [unduh salinan]
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. [unduh salinan]
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [unduh salinan]
  13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 51 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. [unduh salinan]
  14. Salinan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1412/UN27/KP/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret. [unduh salinan]